Padang - Imam khairumam, sekretaris Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI), menyayangkan adanya perusahaan umum daerah yang yang mereka duga lama memiliki banyak kejanggalan bahkan terindikasi bermain dalam pengelolaan keuangan dan tentunya merugikan daerah dan masyarakat (11/04/ 2022)

" PERUMDA Padang Sejahtera Mandiri, Selain mengelola bus TransPadang, Perumda PSM ternyata juga mengelola perparkiran modern, dan beberapa obyek wisata yang ada di kota padang," Terang Imam

"Bahkan belakangan diusulkan untuk megelola SPBU yang ada di Jalan Raden Saleh, dan tentu usulan ini perlu dipertimbangkan, mengingat rapor merah tentang hasil audit keuangan perumda yang merugi beberapa tahun balakangan ini. Perumda masih punya sejumlah pekerjaan rumah yang harus di selesaikan sesuai amanat yang berikan walikota padang saat pelantikan dewan direksi tahun lalu".

"Menurut saya jika perumda PSM mempunyai previllage Dalam mengelolanya tentu banyak masyarakat dalam hal ini adalah karyawan yang tersejahterakan  sesuai nama nya PADANG SEJAHTERA MANDIRI. Tapi realita yang terjadi di lapangan sangat berbeda", Pungkas Imam.

"Kita tahu beberapa bulan lalu sempat ada berita masalah pembayaran gaji driver bus transpadang, begitu juga pengelolaan objek wisata yang tak kunjung membaik".

Imam berpandangan bahwa perumda PSM perlu di evaluasi bahkan dibubarkan saja kalau memang tidak efektif, dan berpotensi memperkaya beberapa orang saja, tampa mempertimbangkan para karyawan dan tidak memberikan efek peningkatan ekonomi kepada masyarakat.

" Pengelolaan pariwisata misalnya lebih baik diberikan kepada masyarakat dengan konsep pemberdayaan dan pembinaan agar objek wisata yang ada dapat di manfaatkan, dikembangkan dan di jaga oleh masyarakat setempat".

"Fakta ini bertentangan dengan tujuan didirikan PSM melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 10 tahun 2014. Di situs web perusahaan jelas tertulis  “Perumda Padang Sejahtera Mandiri diposisikan sebagai badan usaha yang berupaya mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusus nya di kota padang".

Lebih lanjut Imam menyinggung soal adanya indikasi kuat melanggar tiga aturan yakni dalam penunjukan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Padang Sejahtera Mandiri ( PSM) ,  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017, Permendagri nomor 37 tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda) no 7 tahun 2021.